- News

Tidak Ada Kesehatan Tanpa Kekayaan ?

bpjs
Apakah Anda memiliki hak yang sama untuk kesehatan seperti orang lain di Indonesia? Apakah Anda pikir Anda akan memiliki akses yang sama ke unit perawatan intensif sebagai seseorang tanpa pekerjaan? Pada tahun 1996, Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan dalam konstitusinya “kenikmatan standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai adalah salah satu hak fundamental setiap manusia tanpa membedakan ras, agama, kepercayaan politik, kondisi ekonomi atau sosial.” Tetapi apa yang standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai? Apakah itu benar-benar sama untuk semua orang? Sejak tahun 2014, Indonesia menerapkan sistem perawatan kesehatan “universal” melalui administrator jaminan sosial untuk kesehatan, yang dikenal dengan BPJS Kesehatan, dan pada bulan September 2017 telah mencakup sekitar 70 persen dari total populasi.

Tapi akses dan standar perawatan kesehatan jauh dari sama untuk semua orang.

Baru-baru ini, muncul laporan tentang seorang bayi yang meninggal di sebuah rumah sakit di Jakarta Barat karena keluarga tersebut tidak dapat memberikan uang muka yang dibutuhkan untuk perawatan intensif. Pasien tersebut memiliki kartu BPJS namun rumah sakit tersebut adalah rumah sakit swasta yang tidak terafiliasi dengan BPJS, yang memperkuat batas program “universal”. Pasien benar-benar menerima perawatan medis darurat yang tepat dan intervensi tanpa dipungut biaya, namun harus dirawat di tempat perawatan intensif, pasien harus memberikan uang muka atau dirujuk ke rumah sakit berafiliasi BPJS dimana kekosongan di unit perawatan intensif paling jarang terjadi.

Kejadian ini menyebabkan peringatan dari Kementerian Kesehatan mengenai larangan membayar uang muka untuk perawatan darurat di rumah sakit, terlepas dari status asuransi kesehatannya. Namun, peraturan nasional mungkin sulit bagi beberapa rumah sakit untuk tinggal. Beberapa minggu kemudian terjadi insiden lain di sebuah rumah sakit di Cirebon, Jawa Tengah dimana bayi lain meninggal. Itu adalah rumah sakit berafiliasi dengan BPJS namun orang tua yang menjadi pemegang kartu BPJS yang aktif diminta membayar uang muka sebesar Rp 1 juta (US $ 73,88) untuk siswa caesar yang dibutuhkan. Rumah sakit tersebut membantah laporan bahwa alasannya karena mereka menolak hak bayi yang baru lahir ke BPJS, karena bayi tersebut terdaftar beberapa hari sebelum dilahirkan sementara kartu tersebut akan aktif 14 hari setelah pendaftaran.

Meski dilarang, sangat menantang bagi rumah sakit swasta untuk tidak menuntut uang muka untuk layanan mereka, mengingat biaya perawatan dan prosedur di rumah sakit yang dapat dengan mudah melampaui gaji tahunan orang Indonesia. Rumah sakit adalah institusi kompleks yang membutuhkan banyak sumber daya untuk berfungsi, yang tidak akan mungkin dilakukan tanpa dana yang memadai. Kemajuan obat-obatan dan perawatan terus-menerus seiring dengan tingginya penghargaan profesi medis dan keterampilan untuk layanan dengan harga tinggi.

BPJS telah dikritik karena tidak membuat hal-hal “mudah secara finansial” bagi rumah sakit untuk memenuhi pasien yang berhak mendapat skema universal. Penyedia layanan kesehatan mempertimbangkan sistem pembayaran prospektif BPJS yang didasarkan pada data biaya unit rumah sakit yang diremehkan dan tidak mencukupi. Melalui sistem ini, penyedia layanan kesehatan harus mempertimbangkan efisiensi biaya seiring dengan kualitas perawatan agar bisa bertahan. BPJS sendiri mengalami kesulitan mengumpulkan dana yang cukup, dengan defisit yang luar biasa sebesar Rp 5,8 triliun pada semester pertama 2017. BPJS telah melalui beberapa revisi kebijakan premiumnya, sekarang berkisar antara Rp 25.500 sampai Rp.80.500 bulanan untuk setiap peserta. Namun mudah bagi peserta independen untuk tidak menaat membayar premi.